Agus Wahid: Sistem Zonasi Antara yang Untung dan yang Dirugikan

IB, Soreang – Anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, Agus Syamsul Wahid menanggapi secara serius terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB 2017.

Agus menuturkan ada beberapa temuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang pelaksanaan PPDB, “Dalam hal ini sistem baru sesuai dengan Permendikbud No. 17 tahun 2017, ini sesuatu hal yg baru, biasanya penerimaan siswa berdasarkan nem. Tapi berhubung sekarang aturan baru sosialisasinya saya akui memang kurang maksimal,” ucapnya kepada IB Kamis, (13/7).

Agus mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan PPDB termasuk adanya temuan dilapangan yang dirasa merugikan orang tua siswa.

“Hal ini akan saya sikapi, koordinasi dengan Kadisdik supaya permasalahan ini bisa diselesaikan secepatnya.” ujarnya.

Menurutnya suatu kebijakan biasanya tidak bisa berpihak terhadap semua orang, “Hal baru atau aturan baru pasti ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan,” imbuhnya.

Bagi masyarakat yang domisilinya dekat dengan sekolah, mennurutnya dengan adanya zonasi tentu sangat diuntungkan, sedangkan yang jauh tentu sangat dirugikan walaupun nilai Nemnya tinggi peluang masuk ke sekolah yang dituju akan kecil.

“Awalnya aturan ini diterapkan dengan tujuan jangan sampai masyarakat dengan keterbatasan biaya mereka tidak bisa masuk sekolah, minimal masyarakat yang dekat dengan sekolah ada kesempatan sekolah,” terangnya.

Adanya kebijakan ini menurut Agus harus disertai dengan kesiapan dilapangan. “Harus diimbangi dengan faktor pendukung, contohnya infrastruktur. Jangan sampai kebijakan turun tapi infrastruktur dan sarana lainnya tidak disiapkan,” pungkasnya. (IB-035)