Anak SD Jadi Sasaran BIAS Pada Bulan Nobember 2017

Pemkab Bandung
foto: Humas Pemkab Bandung

IB-Bandung, Seluruh anak kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar akan menjadi sasaran Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada bulan November 2017 . Menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, sasaran BIAS di Kabupaten Bandung berjumlah 141.592 anak.

Berbeda dengan data riil pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung yang menunjukkan jumlah 135.550 anak, ada selisih data sejumlah 6.042 anak dalam arti Dinkes masih perlu mengadakan penelusuran.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Dr. Hj. Riantini dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan BIAS di Gedung Dewi Sartika Soreang, Selasa (31/10/2017).

“Pada tahun 2017 dan tahun 2018 program BIAS hanya diberikan pada anak kelas 1 dan 2 SD, sedangkan pada 2019 juga akan diberikan pada anak kelas 5 SD, program ini akan memberikan vaksin Dt (Difteri) dan Td (Tetanus) dengan target cakupan 95%,” ucap Riantini.

Target cakupan seluruh program imunisasi, terangnya, harus 95% dikarenakan dengan angka itu akan memberikan kekebalan kelompok.

“Jadi ketika misalnya anak yang tidak mendapat imunisasi sejumlah 5% terjangkit virus maka tidak akan menular kepada kelompok yang 95%. Akan tetapi jika capaian target suatu program imunisasi kurang dari 95% maka kita harus bersiap-siap menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB),” paparnya.

Virus Campak-Rubella, Difteri dan Tetanus bisa dicegah dengan imunisasi. Untuk virus difteri sendiri, Dia menyebut di Kabupaten Bandung masih ada kasus pada orang dewasa.

“Inilah pentingnya pemberian imunisasi pada anak, agar memiliki kekebalan terhadap penyakit saat menginjak dewasa, jika pada masa kanak-kanak pemberian imunisasinya tidak lengkap maka kelak pada usia dewasa tidak akan memiliki kekebalan pada salah satu penyakit tersebut,” terangnya.

“Antusiasme pada Kampanye MR kemarin itu cukup tinggi, meski begitu masih ada satu dua sekolah yang masih menolak karena meragukan ke-halal-an vaksin, untuk itu perlu adanya sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut baik dari Dinkes, pihak sekolah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama,” tutupnya.

Sementara itu Wakil Bupati Bandung H. Gun Gun Gunawan, selaku Ketua Tim Pembina UKS, mengatakan program BIAS selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas SDM yang siap maju, mandiri dan berdaya saing.

Jika generasi penerus pintar dan cerdas tapi tidak sehat dan bugar, ini menjadi tantangan terberat untuk persaingan di masa yang akan datang. Adanya pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai imunisasi, Dia menerangkan para ahli dan peneliti terus berupaya mencari pendekatan, solusi dan produk yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada seluruh masyarakat.

“Tentunya pemerintah bergerak di sini bukan tanpa dasar, memang benar imunisasi masih debatable dan kalau dibahas pasti tidak akan ada ujungnya, fatwa MUI menyampaikan ketika ada kondisi yang rawan gejala penyakit dan membawa banyak kemudaratan, maka diperbolehkan untuk menggunakan vaksin yang telah disepakati pemerintah,” imbuhnya.

Saat di suatu wilayah terkena epidemi kaki gajah, campak, polio, atau virus lainnya lanjut Gun Gun muncul pertanyaan apakah wilayah tersebut belum tersosialisasi atau tenaga medisnya yang belum bergerak atau memang harus ada pemahaman tersendiri karena memang ada beberapa lokasi yang masih memegang teguh prinsip.

“Jaman dahulu tidak ada imunisasi tapi semuanya sehat, memang betul kita sepakati, tapi kondisi lingkungan dulu udaranya masih sejuk, airnya masih jernih, sedangkan kondisi sekarang sangat jauh berbeda, udara sudah kotor begitu pula kondisi airnya, ini menyebabkan daya tahan tubuh tidak sekuat dulu,” katanya.

Bagi wilayah yang masih memegang prinsip, ujarnya, pemerintah akan terus berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman.

“Itu adalah pilihan, tapi tolong jangan salahkan pemerintah ketika di suatu lokasi terjadi gejala atau epidemi yang dikhawatirkan karena terlambat atau tidak ada respon dalam pencegahannya, itu yang harus disepakati,” pungkas Wabup. (IB-001)

ads